Idealita News, Jakarta - Memasuki bulan ke-15 pemerintahan Prabowo Subianto, wajah demokrasi Indonesia memperlihatkan dinamika yang khas. Kuatnya koalisi besar di parlemen menghadirkan stabilitas politik yang solid, namun bersamaan dengan itu muncul sejumlah kebijakan yang dipersepsikan publik kurang berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam setahun terakhir, DPR RI relatif berjalan tanpa gejolak internal yang berarti. Minimnya konflik terbuka di Senayan dinilai sejumlah pengamat sebagai buah dari pengelolaan kepemimpinan dewan yang terstruktur dan terkonsolidasi dengan baik.
Di tengah kondisi tersebut, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, disebut sebagai figur kunci yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan legislatif. Publik bahkan menjulukinya “Don Dasco”, mengingat posisinya yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Peran sentral Dasco kerap digambarkan sebagai pengatur irama kerja DPR, seolah menjadi sutradara yang mengoordinasikan keseragaman sikap para legislator dalam meloloskan berbagai regulasi strategis.
Laporan utama Majalah Tempo edisi Maret 2025 menyoroti keberadaan jaringan politik yang solid di bawah pengaruh Dasco. Dari laporan tersebut muncul istilah Kabinda dan Adidas sebagai penanda lingkar kekuatan yang terbentuk.
Kabinda, singkatan dari Kader Binaan Dasco, merujuk pada sejumlah politisi—sebagian besar berasal dari Partai Gerindra—yang menempati posisi penting di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sementara Adidas atau Anak Didik Dasco menggambarkan jaringan lintas partai yang konsisten mengikuti arahan dan strategi politiknya.
Jaringan ini tersebar di berbagai lini, mulai dari komisi, panitia kerja (panja), hingga Badan Legislasi (Baleg). Kehadiran mereka dinilai mampu memastikan proses pembahasan undang-undang berlangsung cepat, efisien, dan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
Mengacu pada pembahasan di Podcast Bocor Alus Politik, Baleg DPR RI sepanjang 2025 digambarkan layaknya mesin produksi undang-undang. Peran Don Dasco disebut sangat menentukan nasib sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU), apakah dipercepat, ditunda, atau dihentikan.
Situasi ini menghadirkan corak baru dalam sejarah parlemen Indonesia. Publik nyaris tidak lagi menyaksikan perdebatan keras, interupsi beruntun, atau drama politik seperti pemadaman mikrofon dalam isu-isu sensitif.
Seluruh proses politik di legislatif dinilai berjalan lebih tertata dan terkendali di bawah kendali Dasco, terlebih setelah Fadli Zon beralih peran menjadi Menteri Kebudayaan.
Menjelang 2026, perhatian publik tertuju pada keberlanjutan model kepemimpinan satu pintu yang dinilai sangat efisien ini. Meski mampu mempercepat kepastian hukum, efektivitas tersebut tetap mengundang perdebatan terkait kualitas demokrasi, terutama dalam hal fungsi pengawasan dan partisipasi publik.
0Komentar